Aturan PSBB Pemprov DKI Lemah, Diukur dari Kasus Penembakan Anggota Polri di Kafe Cengkareng

MENAKAR.COM–Penegakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta masih lemah, Hal ini dilontarkan Ombudsman menilai dari terjadinya penembakan yang mewaskan tiga orang oleh oknum polisi di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat.

Teguh P Nugroho mengatakan, meski Jakarta juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun hanya bersifat koordinasi antar daerah.

“Terkait kafe yang masih beroperasi, ya masih menunjukkan lemahnya penegakan aturan PSBB oleh Pemprov DKI,” kata Teguh yang mejabat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya,(26/2).

Dilanjutkannya, aturan terkait pencegahan dan pengawasan COVID-19 di Jakarta tetap merujuk pada PSBB bukan PPKM.

“Aturan pengawasan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 dan turunannya,” katanya.

Menurut dia, dengan status Perda yang diterapkan Pemprov DKI, maka Satpol PP bisa melibatkan Kepolisian, baik Bhabinkamtibmas maupun perbantuan intelkam dari polsek terdekat untuk melakukan deteksi dan penegakan.

“Terkait penembakan di Cengkareng, kalau proses hukumnya, kita serahkan ke pihak kepolisian,” katanya.

Sponsor

Sebelumnya terjadi penembakan oleh Bripka CS pada Kamis (25/2) dini hari di Kafe Raja Murah (RM) Cengkareng.

Dalam peristiwa tersebut tiga orang meninggal dunia, salah satunya anggota TNI dan satu orang terluka. (antara/jpnn)

Lihat di Video MENAKAR