Menakar Wacana Sembako Kena Pajak di Oku

Bagikan Ini ke:

Baturaja, menakar.com – Wacana sembako kena pajak menimbulkan penolakan di kalangan pedagang. Tidak hanya di ibukota Jakarta, namun hingga ke daerah.

Menurut pedagang, penerapan pajak pada barang kebutuhan pokok dinilai merugikan. Pasalnya, penerapan pajak pada barang berimbas kenaikan harga jual.

“Pasti berimbas pada harga jual ke masyarakat, ” ujar Ida, pedagang sayur di kawasan Pasar Atas, Minggu (13/6).

Menurut dia, ekonomi saat ini masih labil. Daya beli masyarakat masih sangat lemah. Jika ditambah pajak pada sembako, tentu pedagang dan pembeli merasakan dampaknya.

“Pembeli sudah pasti tidak mampu beli dalam jumlah besar. Barang dagangan sudah pasti banyak bertumpuk, karena banyak tak laku, ” analisanya.

Penerapan pajak pada sembako dinilai kurang relevan. Terlebih, beberapa item yang dikenakan pajak, adalah barang yang tidak tahan lama alias mudah busuk.

“Seperti cabe, hanya bisa bertahan 2 hari. Kalau tidak laku, busuk. Apalagi sayuran yang mengandung banyak air, pasti lebih cepat busuk, ” ungkapnya.

Jika penerapan pajak sembako berkaca pada penerapan pajak rokok, menurut dia, hal ini sangat berbeda. Karena, rokok bisa bertahan di etalase warung tanpa busuk, hingga dua tahun.

“Sebaiknya dikaji lagi. Jangan sampai sulitnya masa pandemi jadi bertambah, ” tegasnya.

Sementara, Eno pedagang sembako di pasar atas, merespon dingin wacana tersebut. Dirinya tak memberi tanggapan setuju atau tidaknya sembako kena pajak.

Beberapa hari terakhir, wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, menuai kritik pedas masyarakat.

Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun sembako yang akan dikenakan PPN menurut draf RUU KUP, di antaranya adalah sebagai berikut:

Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi. (13)

Foto : Mustofa/menakar.com
Pedagang cabai di Baturaja, menolak wacana penerapan pajak pada sayur. Karena dinilai bakal membuat dagangan tak laku yang berujung pembusukan.
Bagikan Ini ke: