Komisi II Sorot PUPR Muara Enim, Banyak Program Terbengkalai

Bagikan Ini ke:


MUARA ENIM – Setelah diskor selama tiga jam. Akhirnya sidang rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi terhadap LKPJ Bupati Muara Enim tahun anggaran 2020 dapat dilanjutkan.


Dalam sidang rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc tersebut. Dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar, Penjabat (Pj) Seketaris Daerah Drs Emran Tabrani MSi, para Staf Ahli, Asisten, para kepala OPD dan Forkopimda, Selasa (8/6).


Komisi II menyampaikan pandangannya yang disampaikan oleh Alfran SPT, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera menginventarisir kegiatan pada tahun 2020 terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi belum dapat diselesaikan.


Sebab kegiatan-kegiatan tersebut banyak ditemukan yang pekerjaannya belum sampai tahap penyelesaian. Untuk diketahui pagu anggaran Dinas PUPR tahun 2020 sebesar Rp393.030.285.563.49. Namun realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp353.591.998.720.05 atau 92.79 persen.


“Untuk itu, Komisi II meminta kepada Dinas PUPR untuk memperioritaskan anggaran program kegiatan fisik yang berkelanjutan dan sampai tahap penyelesaian yang efektif dan efesien sehingga program kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dan membawa dampak yang baik untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ujar Alfran.

Komisi II juga meminta kepada Dinas PUPR untuk terus berkordinasi terakit permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk mencari solusi penanganan rawan longsor yang ada dialiran sungai seperti daerah Desa Siku, Belimbing dan daerah lainnya.


Disamping itu, Komisi II juga meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar untuk memperketat izin penggunaan ruang dan wilayah Kabupaten Muara Enim, agar sesuai dengan peraturan daerah sekaligus menetibkan izin sesuai dengan amanat perda Rt/Rw sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.(ozi)

Bagikan Ini ke: